Banten, Kompassindo.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggelar konferensi pers terkait pemulangan 554 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan online di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Acara ini berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2025, di Hall Gedung VIP, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam memberantas perdagangan manusia dan penyelamatan pekerja migran dari jaringan kejahatan siber internasional. Ia mengungkapkan bahwa skema penipuan online ini melibatkan sindikat lintas negara yang terorganisir dengan baik, termasuk pihak-pihak di Thailand dan Myanmar.
Perjuangan Pemerintah dalam Pemulangan WNI
Menurut Budi Gunawan, proses pemulangan WNI ini tidak hanya sebatas membawa mereka kembali ke tanah air, tetapi juga melibatkan upaya diplomasi yang intensif dengan pemerintah Thailand dan Myanmar. “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Indonesia dan perwakilan pemerintah di negara-negara terkait, untuk memastikan para korban dapat kembali dengan selamat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian besar WNI bersedia dipulangkan, masih ada beberapa yang memilih bertahan di Myanmar dengan berbagai alasan, termasuk karena merasa masih mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka, meskipun mereka sadar akan risiko yang mengintai.
“Kami tetap berupaya membujuk mereka agar kembali. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan mereka,” kata Budi.
Modus Operandi dan Tantangan di Lapangan
Jaringan penipuan online yang beroperasi di Myanmar diketahui melibatkan modus kerja paksa dengan skema “scam online” yang menargetkan korban di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam skema ini, para korban dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring dengan iming-iming gaji tinggi. Namun, kenyataannya, mereka dipekerjakan dalam kondisi tidak manusiawi dan sulit untuk melarikan diri.
“Setiap pelaku dalam jaringan ini bisa mendapatkan keuntungan miliaran rupiah dari satu korban saja. Oleh karena itu, kejahatan ini begitu masif dan sulit diberantas tanpa kerja sama internasional yang kuat,” ungkapnya.
Pemerintah Indonesia pun terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk menindak para pelaku di balik sindikat ini. Meski demikian, tantangan terbesar adalah minimnya keterlibatan otoritas setempat dalam menindak tegas sindikat tersebut.
Upaya Perlindungan dan Langkah Selanjutnya
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa pemulangan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam melindungi setiap warga negaranya. “Negara harus mampu memberikan perlindungan bagi setiap WNI, terutama bagi mereka yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Kami akan terus berupaya memulangkan korban yang tersisa,” tegasnya.
Selain pemulangan, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi psikososial sebelum dikembalikan ke keluarga masing-masing. “Kami ingin memastikan mereka pulih secara fisik dan mental setelah mengalami tekanan berat selama berada di tangan sindikat ini,” tambahnya.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan. Pemerintah berharap agar kasus seperti ini tidak kembali terulang dan meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi perdagangan manusia.
Ucapan Terima Kasih dari Para Korban
Dalam kesempatan yang sama, beberapa korban yang telah dipulangkan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada pemerintah, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, serta seluruh pihak yang telah membantu kepulangan mereka.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memudahkan kami kembali ke tanah air. Kami berharap tidak ada lagi WNI yang terjebak dalam kasus seperti ini,” ujar salah satu korban asal Jawa Barat.
Dengan pemulangan 554 WNI ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam melindungi warganya di luar negeri dan terus berupaya memberantas jaringan perdagangan manusia yang semakin canggih dan terorganisir.