JAKARTA, KOMPASSINDO.COM – Mantan Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine, SH., MAP, menyoroti pentingnya percepatan program perumahan nasional dalam mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri acara Penyerahan Surat Keputusan Direksi Komisaris Lembaga Perumahan Nasional (LPN), yang digelar di Jakarta pada Kamis (6/3).
Dalam acara tersebut, Dewan Komisaris LPN menyerahkan Surat Keputusan Nomor 0019/LPN-SP/03/2025 kepada jajaran direksi dan komisaris lembaga. Herry Rumawatine hadir sebagai undangan dalam rangka pelantikan serta serah terima surat keputusan sebagai anggota komisaris LPN.
Perumahan, Kebutuhan Mendesak Masyarakat
Dalam wawancara dengan awak media, Herry menegaskan bahwa program perumahan nasional merupakan agenda strategis yang harus segera direalisasikan. Ia menilai, kebutuhan perumahan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan masih banyak yang belum memiliki rumah sendiri.
“Saya melihat program ini sangat baik dan strategis. Perumahan adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh negara, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian layak,” ujarnya.
Herry menambahkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perumahan Rakyat, harus mampu menjalankan kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam hal pengadaan dan distribusi hunian yang terjangkau. Ia juga menyoroti pentingnya akselerasi dalam pelaksanaan program tersebut agar backlog perumahan bisa segera teratasi.
Percepatan Program Perumahan di Era Presiden Prabowo
Herry menyoroti bahwa selama ini pengadaan perumahan bagi masyarakat masih berjalan lambat. Menurutnya, dalam 16 tahun terakhir, program ini mengalami keterlambatan yang cukup signifikan, sehingga pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasinya.
“Pemerintah harus melakukan percepatan agar kebutuhan masyarakat akan perumahan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Saya kira di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang baru ini, langkah-langkah progresif harus segera diambil untuk mengurangi jumlah warga yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan, termasuk yang tinggal di bawah jembatan atau tempat-tempat umum lainnya,” tegasnya.
Herry juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, semua pihak harus bersinergi agar target pembangunan ribuan unit rumah setiap tahunnya bisa tercapai.
“Program ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang harus tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni,” tambahnya.
Harapan untuk Masa Depan Perumahan di Indonesia
Sebagai anggota komisaris LPN, Herry berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Kita ingin melihat Indonesia yang lebih baik, di mana semua masyarakat bisa memiliki rumah yang layak. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang kesejahteraan dan masa depan bangsa,” pungkasnya.
Dengan komitmen dan kerja sama yang solid, percepatan program perumahan nasional diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi jutaan rakyat Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.