Dorong Hilirisasi Kelapa, Pengusaha Minta Pemerintah Bentuk Badan Kelapa Nasional
KOMPASSINDO.COM, JAKARTA – Pengusaha kelapa nasional mendorong pemerintah memberikan perhatian serta fasilitas ekstra terhadap pengembangan industri hilirisasi kelapa di Indonesia. Sektor ini dinilai menyimpan potensi ekonomi raksasa jika dikelola secara optimal dari hulu ke hilir hingga menghasilkan produk ekspor bernilai tambah tinggi.
Direktur Utama PT Tata Raharja Nusantara, Hariyadi, menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah untuk menyokong kebutuhan para pelaku usaha di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa. Menurutnya, sinergi yang kuat antara regulasi dan kepentingan dunia usaha akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
”Tanggapan saya bagus dan positif saja, kalau memang ini bisa digerakkan sesuai dengan kepentingan pengusaha. Ini kepentingan pengusaha yang harus didukung penuh oleh pemerintah,” ujar Hariyadi usai diskusi hilirisasi industri di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Olah Tempurung Kelapa Jadi Grafit Bernilai Tinggi
Hariyadi menjelaskan bahwa perusahaannya telah konsisten fokus pada hilirisasi kelapa sejak tahun 2010. Mengandalkan teknologi pengolahan modern, ia menerapkan konsep zero waste di mana seluruh bagian buah kelapa diolah tanpa menyisakan limbah.
”Hilirisasi kelapa yang kita lakukan ini satu-satunya di Indonesia. Jadi tidak ada lagi istilah limbah kelapa. Mulai dari air, daging, tempurung, coco fiber, sampai coco peat, semua jadi barang ekspor,” terangnya.
Menariknya, industri ini berkomitmen untuk tidak menyenggol pasar UMKM produsen Virgin Coconut Oil (VCO). Pihaknya memilih fokus mengolah limbah tempurung kelapa menjadi grafit—komoditas bernilai ekonomis fantastis.
”Kita sudah jadikan tempurung kelapa menjadi grafit. Grafit itu 1 kilogram harganya bisa mencapai USD 5.500. Bahkan kalau dijadwalkan hingga turunan tingkat tinggi, 1 gram nilainya bisa mencapai USD 100,” ungkap Hariyadi.
Usul Pembentukan Badan Kelapa Nasional
Di sisi lain, Hariyadi menyoroti hambatan ego sektoral antar-kementerian yang sering memperlambat eksekusi kebijakan. Mengutip hasil koordinasi bersama Bappenas, ia mengusulkan pembentukan lembaga khusus berupa Badan Kelapa Nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres).
”Beberapa kali rapat dengan instansi seperti Bappenas, mereka mengeluh hanya sebagai fasilitator dan tidak bisa memutuskan karena banyaknya ego sektoral. Maka saya berinisiatif mengusulkan agar dibuat Badan Kelapa Nasional. Kalau sudah berbentuk Badan, tidak ada lagi ego sektoral antara Perindustrian dan Perdagangan, semuanya menyatu,” tegasnya.
Selain masalah kelembagaan, Hariyadi mengimbau pemerintah agar menerapkan aturan perpajakan yang proporsional demi menjaga iklim investasi dan daya saing industri olahan kelapa Indonesia di pasar global.
