KOMPASSINDO.COM, Jakarta – Nusantara Centre menggelar peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Buku tersebut dihadirkan sebagai upaya menghidupkan kembali warisan intelektual Prof. Soemitro Djojohadikusumo sekaligus memperluas diskursus mengenai arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan kedaulatan, keadilan, dan amanat konstitusi.
Mengusung semangat “pemikiran yang lahir dari keberanian bergerak untuk kedaulatan dan keadilan”, peluncuran buku ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi, pemangku kebijakan, dan masyarakat untuk kembali menempatkan gagasan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan Indonesia.
Usai acara, Direktur Eksekutif (CEO) Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., yang juga dikenal sebagai akademisi, teoritikus psikohermeneutika, dan penulis, menegaskan bahwa pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia saat ini.
“Peluncuran buku ini merupakan bagian dari ikhtiar membangun regenerasi gagasan. Pemikiran Prof. Soemitro adalah warisan intelektual bangsa yang harus terus dihidupkan karena menawarkan arah pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Prof. Yudhie.
Menurutnya, agenda pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah memiliki kesamaan semangat dengan gagasan Prof. Soemitro, yaitu mengembalikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi utama sistem perekonomian nasional.
“Presiden menegaskan pentingnya melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Soemitro yang sejak awal memperjuangkan ekonomi nasional yang berdaulat dan berkeadilan,” katanya.
Prof. Yudhie menegaskan dukungan terhadap agenda tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerbitan buku, tetapi juga melalui penguatan kajian akademik, riset, jejaring intelektual, serta berbagai forum ilmiah yang mampu memperkaya pemikiran publik mengenai ekonomi nasional.
“Kami mendukung melalui karya ilmiah, pemikiran, jaringan, dan berbagai kegiatan yang memperkuat lahirnya kebijakan ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi,” tuturnya.
Menanggapi berkembangnya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perekonomian Nasional, Prof. Yudhie menjelaskan bahwa masukan yang muncul lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan naskah akademik sebagai fondasi ilmiah pembentukan undang-undang tersebut.
“Yang perlu diperkuat adalah naskah akademiknya. Substansi RUU tetap memiliki tujuan yang baik, sementara naskah akademik dapat terus disempurnakan agar menjadi dasar yang lebih kokoh dalam proses pembahasan bersama DPR maupun sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, setelah peluncuran buku ini, Nusantara Centre akan melanjutkan komunikasi dengan berbagai partai politik, kalangan legislatif, akademisi, dan perguruan tinggi untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya RUU Perekonomian Nasional.
“Kami akan terus berdialog dengan berbagai fraksi di DPR serta komunitas akademik agar semakin banyak pihak memahami substansi RUU ini. Harapannya, pembahasan dapat berjalan lebih cepat sehingga Indonesia memiliki payung hukum yang memperkuat sistem ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Prof. Yudhie berharap peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia tidak berhenti sebagai seremoni penerbitan buku semata, tetapi menjadi awal lahirnya gerakan intelektual yang menghidupkan kembali pemikiran ekonomi nasional sebagai pijakan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.
