KOMPASSINDO.COM, JAKARTA, 3 Desember 2025 — Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat, H. Baharudin, menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait percepatan pembangunan perumahan rakyat dalam sesi wawancara bersama awak media pada Welcome Dinner Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2025 yang berlangsung pada 3–4 Desember 2025 di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, H. Baharudin mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran rombongan DPD REI Kalimantan Barat yang turut berpartisipasi dalam agenda nasional REI tahun ini. “Alhamdulillah kita DPD REI Kalbar bisa hadir dalam acara Rakernas di Ancol ini dengan membawa sekitar 33 orang peserta. Saat ini jumlah total anggota REI Kalbar mencapai 206 anggota,” ujarnya.
Kuota Subsidi Naik, Peluang Rumah MBR Makin Terbuka
Menurut H. Baharudin, komitmen pemerintah terhadap program sejuta rumah dan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus meningkat. Ia menyambut baik penambahan kuota subsidi perumahan yang kini mencapai 350.000 unit.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering kehabisan kuota, tahun ini alhamdulillah kuota ditambah. Pemerintah juga menaikkan batas penghasilan calon penerima subsidi—yang belum menikah dari Rp6 juta menjadi Rp9 juta, dan yang sudah menikah hingga Rp11 juta. Dengan demikian, masyarakat dengan pendapatan Rp11 juta kini bisa mendapatkan rumah MBR,” jelasnya.
Usulan Regulasi dan Dukungan Perbankan
H. Baharudin menekankan pentingnya percepatan regulasi guna memperlancar pembangunan perumahan nasional. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Permenko Nomor 13 Tahun 2025 yang memberikan manfaat lebih luas, bukan hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pengembang.
“Dengan aturan ini, pengembang juga mendapatkan dukungan pemerintah. Namun kami berharap perbankan segera merealisasikan KUR Perumahan karena hingga saat ini realisasinya masih minim, khususnya di Kalimantan Barat,” paparnya.
Ia juga menyoroti sejumlah peraturan ATR/BPN seperti Revisi Peraturan BPN Nomor 2 dan Nomor 5 yang dinilai kerap memperlambat proses perizinan dan sertifikasi lahan. “Jika regulasinya lambat, otomatis semua proses ikut terhambat. Kami berharap percepatan ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dorongan untuk Seluruh Perbankan
H. Baharudin menyampaikan bahwa dukungan perbankan masih didominasi oleh BTN, sementara bank-bank lainnya dinilai belum maksimal terlibat dalam pembiayaan rumah MBR dan program tiga juta rumah.
“Dengan adanya reformasi perumahan tahun 2025, kami berharap semua bank dapat ikut mendukung pembangunan tiga juta rumah. Jangan hanya BTN yang bergerak. Jika semua bank berpartisipasi, maka percepatan pembangunan akan lebih terasa,” tegasnya.
Kehadiran DPD REI Kalbar Meski Banyak Daerah Terkendala Bencana
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh sehingga banyak delegasi dari daerah tersebut tidak dapat hadir.
“Kita ikut berduka atas musibah yang dialami saudara-saudara kita. Biasanya mereka hadir cukup banyak, namun tahun ini berkurang. Meski demikian, DPD REI Kalbar tetap hadir dengan semangat penuh membawa aspirasi untuk kemajuan sektor perumahan,” ujarnya.
Komitmen untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah
Menutup wawancara, H. Baharudin menyampaikan harapan agar Rakernas REI 2025 menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan perumahan rakyat di seluruh Indonesia.
“Dengan Rakernas ini, kami berharap program pemerintah, khususnya program tiga juta rumah, dapat tumbuh, berkembang, dan berjalan lebih cepat. Kami juga mengharapkan percepatan regulasi serta dukungan perbankan agar pengembang daerah dapat bergerak lebih optimal,” tutupnya.