KOMPASSINDO.COM, JAKARTA, 1 Desember 2025 – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Barat, H. M. Taslim Tammauni atau Uwe’ Taslim, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 yang berlangsung di The Park Hyatt Hotel Jakarta pada 1–2 Desember 2025. Agenda tahunan ini mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” dan dihadiri oleh pimpinan Kadin seluruh provinsi, asosiasi dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan nasional.
Dalam wawancara bersama awak media di sela hari pertama pelaksanaan Rapimnas, Uwe’ Taslim menegaskan pentingnya perbaikan regulasi dan birokrasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja.
“Kita perlu memastikan bahwa regulasi-regulasi yang ada benar-benar mendukung percepatan ekonomi. Jangan sampai ada aturan yang memperlambat atau menghambat proses pembangunan. Kalau regulasi diperbaiki, iklim usaha akan jauh lebih kondusif,” ujar Uwe’ Taslim.
Ia menyampaikan bahwa dunia usaha saat ini sangat membutuhkan regulasi yang sederhana, cepat, dan tidak tumpang tindih agar investasi bisa bergerak lebih efektif di berbagai sektor, baik di pusat maupun daerah.
“Para pelaku usaha berharap proses perizinan semakin cepat dan efisien. Kalau ini berjalan baik, maka peluang investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” lanjutnya.
Uwe’ Taslim juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, kelautan, industri kreatif, hingga UMKM.
“Daerah memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, semua sektor itu bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” jelasnya.
Kehadiran Uwe’ Taslim dalam Rapimnas 2025 menjadi bagian dari komitmen Kadin Sulawesi Barat untuk mendukung agenda nasional sekaligus memperjuangkan penguatan ekonomi daerah melalui regulasi yang berpihak, percepatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.