KOMPASSINDO.COM, JAKARTA — Nasruddin Tueka, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) menegaskan kembali pentingnya memperkuat struktur pertanian nasional sebagai fondasi utama negara agraris. Pernyataan ini disampaikan merespons kondisi kesejahteraan petani yang stagnan dan potensi migrasi tenaga kerja tani ke sektor lain akibat rendahnya pendapatan.

Menurut data Triwulan III 2025, sektor pertanian menyumbang 14,35 persen terhadap PDB dan menyerap 28,15 persen tenaga kerja nasional. Namun kesejahteraan petani masih tertinggal dengan pendapatan rata-rata hanya Rp 2,54–3,33 juta per bulan. Situasi ini menyebabkan tekanan tinggi bagi petani dan meningkatkan risiko perpindahan profesi ke sektor industri atau jasa yang menawarkan upah lebih besar.

Nasruddin Tueka menjelaskan bahwa tanpa langkah serius dari negara dan struktur kelembagaan pertanian, Indonesia berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja tani, penurunan produktivitas, peningkatan impor, hingga risiko meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

“Jika kondisi ini tidak diperbaiki dengan kebijakan strategis dan investasi yang tepat, akan muncul boomerang yang mengancam ketahanan pangan dan produktivitas nasional,” ujarnya.

Ancaman Migrasi Tenaga Kerja Tani

HPSMI menilai bahwa migrasi petani tidak bisa dipandang sebagai perpindahan pekerjaan semata, tetapi sebagai hilangnya kompetensi yang sangat vital dalam rantai produksi pangan. Kekosongan tenaga terampil dapat menurunkan kapasitas produksi, melemahkan regenerasi petani, dan memicu lonjakan impor yang membebani keuangan negara.

Strategi Investasi BPI–Danantara: 60% Fokus Pertanian untuk Tingkatkan TKDN

Sebagai solusi strategis, Nasruddin Tueka menekankan bahwa arah investasi BPI–Danantara harus memprioritaskan sektor pertanian minimal 60 persen dari total portofolio. Fokus ini diperlukan untuk:

  1. Mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 80 persen
  2. Mengurangi beban impor pertanian
  3. Memperkuat industrialisasi pertanian dari hulu ke hilir
  4. Menjamin kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang

Ia menegaskan bahwa pembangunan Desa Pertanian harus menjadi visi utama, dengan memastikan lahan-lahan pertanian terlindungi dan tidak dialihfungsikan. Keberlanjutan lahan menjadi kunci pertahanan sistem pangan nasional.

Penguatan Literasi, Teknologi, dan Akses Modal untuk Petani

HPSMI juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas petani melalui:

  1. Literasi pertanian modern
  2. Vokasi teknologi pertanian terukur
  3. Pendampingan penggunaan smart farming dan mekanisasi
  4. Akses modal mudah dari perbankan melalui kebijakan afirmatif yang benar-benar berpihak pada petani

Nasruddin Tueka menekankan bahwa perbankan harus membuka jalur pembiayaan yang lebih fleksibel, cepat, dan tidak membebani petani, sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan daya saing.

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

HPSMI mendorong negara memperkuat kebijakan perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihkan menjadi kawasan non-produktif. Lahan pertanian yang terjaga akan menjadi benteng utama dalam memastikan suplai pangan nasional tetap stabil.

HPSMI: Pertanian Harus Menjadi Prioritas Nasional

Dalam pernyataan resminya, HPSMI melalui Nasruddin Tueka menegaskan bahwa penguatan struktur pertanian adalah kunci stabilitas ekonomi.

“Jika petani sejahtera, negara kuat. Pertanian harus diposisikan sebagai pilar utama pembangunan nasional,” katanya.

Dengan strategi investasi BPI–Danantara, kebijakan afirmatif perbankan, serta perlindungan lahan berkelanjutan, HPSMI optimistis Indonesia dapat membangun sektor pertanian modern, mandiri, produktif, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *