KOMPASSINDO.COM, Jakarta, 4 September 2025 — Ketua Umum Kowarteg Nusantara, Sahono Supriyadi, dalam wawancaranya dengan awak media menegaskan pentingnya peran warteg sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Menurutnya, warteg bukan hanya usaha mikro yang menyediakan makanan dengan harga terjangkau, tetapi juga telah menjadi jejaring pengaman sosial dan bagian penting dari sistem keamanan pangan di Indonesia.
“Warteg sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Konsumen kami 95 persen adalah mahasiswa, pekerja, ojol, dan masyarakat menengah bawah. Apa yang menjadi aspirasi mereka adalah juga aspirasi kami. Karena itu, kami merasa berkewajiban untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan mereka,” ujar Sahono.
Ia menambahkan, warteg berperan penting dalam memastikan masyarakat tetap bisa mengakses makanan murah, sehat, dan layak, meski kondisi sosial-ekonomi sedang bergejolak. Dengan keberadaan ribuan warteg di berbagai wilayah, Sahono menyebut warteg sebagai “jejaring pengaman sosial” yang mampu menahan gejolak sosial akibat keterbatasan daya beli masyarakat.
“Warteg adalah mitra sekaligus sahabat rakyat. Kalau masyarakat tidak tenang, usaha kami pun ikut terganggu. Karena itu, kami berharap situasi bangsa tetap aman dan damai. Stabilitas sosial adalah syarat agar roda ekonomi rakyat kecil, termasuk warteg, bisa terus berjalan,” tambahnya.
Lebih jauh, Kowarteg Nusantara menilai warteg juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan pangan. Dengan harga yang terjangkau dan akses yang mudah, warteg memastikan masyarakat tetap bisa makan setiap hari, sekaligus membantu pemerintah dalam mencegah potensi krisis pangan.
“Kami ingin menegaskan bahwa warteg bukan sekadar usaha kecil. Warteg adalah bagian dari ketahanan bangsa. Ia adalah jejaring pengaman sosial sekaligus bagian dari sistem keamanan pangan nasional. Kami akan terus menjaga komitmen itu,” tegas Sahono.
Melalui pernyataan ini, Kowarteg Nusantara menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil serta kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan, stabilitas, serta keberlanjutan ekonomi kerakyatan.