JAKARTA, KOMPASSINDO.COM, 11 Agustus 2025 — Wakil Ketua Umum Badan Perlindungan Lansia (BP Lansia) Pusat, Robinson Napitupulu, menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilainya semakin memprihatinkan. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang cenderung mencari pemasukan dengan cara-cara tidak tepat, termasuk rencana pajak untuk amplop pernikahan, menunjukkan bahwa negara tengah mengalami kesulitan keuangan yang serius.
“Utang negara terus menumpuk, dan Debt Service Ratio (DSR) kita sudah berada di posisi lampu merah. Situasi ini berpotensi menyeret Indonesia ke jurang kebangkrutan, sementara rakyat semakin terjepit akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana,” ujar Robinson.
Ia mengingatkan, kondisi ekonomi yang memburuk dapat memicu instabilitas sosial. “Perut yang lapar lebih tajam dari pisau. Jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul kerusuhan massal,” tegasnya.
Robinson juga menyoroti fenomena korupsi yang menurutnya semakin merajalela di hampir semua sektor pemerintahan. Ia menyebut perilaku para pelaku korupsi yang justru tersenyum di hadapan kamera saat ditangkap sebagai bukti hilangnya rasa malu dan integritas.
“Korupsi ini ibarat penyakit kronis yang sulit disembuhkan karena banyak aparat yang tersandera. Sementara kesenjangan sosial semakin tajam, memicu kecemburuan sosial yang berpotensi melahirkan gejolak lebih besar daripada peristiwa 1998,” ujarnya.
Menurut Robinson, rezim yang berkuasa saat ini belum menunjukkan political will yang kuat untuk memberantas korupsi. “Janji-janji kampanye untuk memerangi korupsi hanya menjadi angin surga bagi rakyat. Faktanya, tidak ada gebrakan berarti. Bahkan ada koruptor yang diampuni demi mencari dukungan politik, yang justru kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Ia menegaskan, dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 4–5%, langkah-langkah strategis dan berani sangat dibutuhkan. “Jika pemerintah terus mengabaikan masalah ini, kita sedang menunggu bom waktu,” tutup Robinson.