JAKARTA, KOMPASSINDO.COM, 24 Juni 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar konferensi pers bertajuk “Jejak Indonesia di UNOC-3: Kepemimpinan, Komitmen, dan Kolaborasi”, pada Selasa (24/6) di Media Center Gedung Mina Bahari IV, Jakarta. Acara ini diselenggarakan guna menyampaikan hasil partisipasi aktif Indonesia dalam The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Nice, Prancis.
Hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers ini:
- Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
- Syahril Abdul Raup, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut
- Zaki Mubarok, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
Dengan moderator: Yesinia Agnesia Putri.
Dalam forum internasional bergengsi yang dihadiri oleh perwakilan dari 149 negara, termasuk 46 delegasi setingkat Kepala Negara, Indonesia menunjukkan kepemimpinan kuat di bidang kelautan melalui penguatan diplomasi maritim dan kolaborasi lintas negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, selaku pimpinan Delegasi Republik Indonesia (Delri), menyuarakan pernyataan nasional (country statement) yang menegaskan komitmen Indonesia dalam pelestarian laut secara inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen Global: Ratifikasi dan Implementasi Perjanjian BBNJ
Dirjen Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyampaikan bahwa Indonesia telah resmi meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) melalui Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2025. Ratifikasi ini merupakan pijakan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam tata kelola laut di wilayah laut lepas, sekaligus mendorong pelestarian keanekaragaman hayati laut secara global.
Langkah lanjut yang dirancang meliputi pembentukan tim kerja nasional, pengalokasian pendanaan dari mitra industri untuk kegiatan rehabilitasi, monitoring, dan sosialisasi, serta integrasi BBNJ dalam kebijakan nasional terkait MSP dan MPA.
Inovasi Pembiayaan: Blue Bond dan Coral Bond
Staf Ahli Menteri KP, Hendra Yusran Siry, menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan dalam mendukung pencapaian SDGs 14. Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran Coral Bond bersama Bank Dunia sebagai instrumen pembiayaan inovatif pertama di dunia untuk konservasi terumbu karang. Selain itu, Indonesia juga membuka peluang penerbitan Blue Bond untuk mendukung proyek-proyek ekonomi biru.
“Inovasi seperti ini bukan hanya soal dana, tapi juga menciptakan model kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam menjaga keberlanjutan laut,” ujar Hendra.
Diplomasi Maritim: Dukungan Global dan Kolaborasi Bilateral
Kepala Biro Humas dan KLN, Zaki Mubarok, menyampaikan bahwa UNOC-3 juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama bilateral. Salah satunya melalui pertemuan dengan Menteri Perikanan Maladewa yang menyatakan minat terhadap pendekatan konservasi laut Indonesia, termasuk potensi dukungan pendanaan dan kolaborasi kawasan konservasi.
“UNOC-3 bukan sekadar forum, tapi ajang penguatan posisi Indonesia dalam diplomasi biru global,” tegas Zaki.
Komitmen terhadap Nelayan Skala Kecil
Dalam paparannya, Syahril Abdul Raup menekankan pentingnya perlindungan terhadap nelayan skala kecil yang menyumbang lebih dari 80% produksi perikanan tangkap nasional. Indonesia terus mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta memperkuat ekosistem pasar bagi produk nelayan kecil melalui skema eco-labelling, koperasi “Merah Putih”, dan model hilirisasi perikanan tangkap.
“Pendekatan ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga keberpihakan pada kesejahteraan nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru nasional,” jelas Syahril.
Melalui keikutsertaan aktif dan kontribusi substantif dalam UNOC-3, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemimpin regional dalam tata kelola laut berkelanjutan dan mitra strategis dalam pencapaian target-target kelautan global. Ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus memperkuat kerja sama, komunikasi, dan implementasi nyata di lapangan sebagai bagian dari visi besar “Ekonomi Biru Indonesia”.