JAKARTA, KOMPASSINDO.COM – Dalam rangka menegaskan peran strategis Indonesia dalam forum internasional 24th Annual Large Marine Ecosystem (LME) and Coastal Partners Conference di Athena, Yunani, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar konferensi pers bertema “Kiprah Strategis Indonesia di Forum Global LME Athena Ke-24”, bertempat di Media Center KKP, Senin (26/5).
Konferensi ini menghadirkan Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Moh Abdi Suhufan, serta Kepala Seksi Pemantauan Perizinan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Dodiet Rachmadi, S.Pi, yang menjelaskan sejumlah agenda strategis Indonesia dalam forum tersebut serta implikasinya terhadap sektor kelautan nasional.
Dalam sesi doorstop, Moh Abdi Suhufan menekankan pentingnya respons pemerintah terhadap dorongan masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan. Ia menjelaskan bahwa mayoritas awak kapal perikanan Indonesia bekerja di wilayah laut lepas dengan risiko tinggi dan keterbatasan akses komunikasi dan kesehatan.
“Melalui forum ini, Indonesia mendorong terciptanya regulasi perlindungan yang lebih terintegrasi lintas kementerian, termasuk kerja sama antara KKP dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu payung hukum,” ujar Abdi.
Terkait perlindungan sosial, ia menjelaskan bahwa KKP telah menetapkan regulasi yang mewajibkan pemberi kerja memberikan jaminan sosial bagi pekerja kapal perikanan. Untuk nelayan kecil, pemerintah memiliki mandat dari UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan untuk menyediakan perlindungan sosial secara langsung.
Selain itu, KKP tengah mengidentifikasi skema pendanaan efisien, baik melalui hibah internasional (grant) maupun pinjaman lunak non-reimbursable, untuk mendukung program peningkatan kapasitas, pertukaran data, dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan kapal pengawas.
Isu pemberdayaan perempuan nelayan juga menjadi perhatian. KKP sedang menyusun inisiatif untuk meningkatkan produktivitas perempuan nelayan di daerah-daerah pesisir yang strategis. Program ini akan melibatkan pelatihan, dukungan pemasaran produk olahan perikanan, serta penguatan kapasitas komunitas berbasis data lokal.
“Banyak perempuan nelayan yang selama ini hanya tinggal di kampung saat suaminya melaut. Mereka memiliki potensi luar biasa untuk diberdayakan melalui pelatihan dan akses pasar, agar bisa menjadi pelaku usaha yang mandiri,” jelas Abdi.
Untuk mendukung implementasi program ini, KKP akan menunjuk individu-individu lokal yang memiliki kepedulian tinggi terhadap komunitasnya, sebagai agen perubahan di tingkat desa.
Partisipasi aktif Indonesia di LME ke-24 ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekosistem laut secara berkelanjutan, melindungi sumber daya manusia sektor perikanan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh dan inklusif di mata dunia. (Hsn)