JAKARTA, KOMPASSINDO.COM — Sebagai momentum memperkuat silaturahmi dan soliditas antar pelaku industri, Asosiasi Pertambangan Indonesia menggelar acara Halal Bihalal 2025 dengan tema “Hadapi Tantangan Melalui Ukhuwah Pertambangan”. Acara ini berlangsung dengan penuh kehangatan di Golden Ballroom, Hotel Sultan Jakarta, pada Senin (21/4), dihadiri ratusan peserta dari 23 asosiasi yang tergabung dalam sektor pertambangan.
Dalam suasana penuh kebersamaan pasca-Idulfitri, para pemangku kepentingan industri tambang dari berbagai daerah berkumpul dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis yang tengah dihadapi dunia pertambangan nasional. Salah satu isu hangat yang mencuat dalam diskusi adalah soal kebijakan kenaikan royalti pertambangan nikel menjadi 14 persen.
Kehadiran KPLP: Dukung Kolaborasi Laut dan Tambang
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., turut hadir dalam acara ini untuk pertama kalinya. Dalam wawancara singkat dengan awak media, ia menyampaikan kesannya terhadap penyelenggaraan kegiatan Halal Bihalal ini yang dinilainya sangat positif dan penuh makna.
“Saya melihat kehadiran dari 23 asosiasi ini adalah bentuk nyata kekuatan ukhuwah atau persaudaraan di sektor pertambangan. Ini potensi besar untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat, khususnya dalam konteks kemaritiman,” ujarnya.
Jon Kenedi menyoroti pentingnya sinergi antara sektor pertambangan dan sektor kelautan, terutama karena banyak aktivitas pertambangan yang terkait langsung dengan wilayah pesisir dan laut. Ia berharap, ke depan, hubungan antara sektor ini dapat dikolaborasikan secara lebih konkret demi kemajuan bangsa.
Tanggapan Soal Kenaikan Royalti Nikel
Terkait isu kenaikan royalti nikel menjadi 14 persen, Jon Kenedi menyarankan agar asosiasi dan pelaku industri menyikapinya dengan cara yang konstruktif dan terukur. “Kalau memang ada keberatan atau usulan penyesuaian, sebaiknya disampaikan melalui forum resmi. Dengan begitu, aspirasi bisa tersampaikan dengan baik dan mendapatkan respons yang layak,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pelaku industri dan pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama dan tidak menghambat iklim investasi nasional.
Panggung Silaturahmi Nasional Sektor Tambang
Halal Bihalal ini menjadi ajang penting dalam memperkuat solidaritas lintas asosiasi pertambangan. Dengan latar belakang budaya, daerah, dan subsektor tambang yang beragam, acara ini menggambarkan wajah inklusif industri tambang Indonesia. Tak hanya pengusaha tambang, acara ini juga dihadiri oleh pejabat pemerintah, regulator, serta mitra strategis dari sektor transportasi, logistik, dan maritim.
“Banyak yang baru pertama kali hadir dan langsung merasakan manfaat dari ajang silaturahmi ini. Dari sinilah lahir rasa percaya dan semangat untuk melangkah bersama menghadapi tantangan ke depan,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Harapan untuk Masa Depan Industri Tambang Indonesia
Acara ini ditutup dengan semangat kebersamaan dan harapan agar ukhuwah antar-asosiasi bisa terus terjalin, bahkan ditingkatkan menjadi kolaborasi strategis yang konkret di lapangan. Beberapa asosiasi juga sepakat untuk menyusun langkah kerja sama ke depan, mulai dari peningkatan keselamatan kerja, efisiensi logistik, hingga penguatan tata kelola lingkungan pertambangan.
Dengan semangat persaudaraan yang diperkuat melalui Halal Bihalal ini, sektor pertambangan Indonesia diharapkan mampu melewati berbagai tantangan global dan domestik, serta terus berkontribusi bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan.