JAKARTA, KOMPASSSINDO.COM – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI memaparkan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Kinerja dan Update Isu-Isu Aktual” yang digelar pada Selasa, 15 April 2025, di Gedung Kemenkumham, Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen menuju kementerian yang transparan dan digital.
Digitalisasi Dongkrak Kinerja dan PNBP
Kemenkumham mencatat peningkatan signifikan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Direktorat Jenderal AHU membukukan PNBP sebesar Rp311,3 miliar, naik 5,3% dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini ditopang oleh digitalisasi layanan—95 dari 147 layanan AHU kini sudah berbasis digital, dan ditargetkan semuanya rampung pertengahan 2025.
Prestasi Kekayaan Intelektual: Indonesia Lampaui Amerika dan China
Di bidang kekayaan intelektual, Ditjen KI mencatat PNBP Rp220,9 miliar dengan 116.126 permohonan selesai diproses. Inovasi layanan seperti sistem Pop Haji memungkinkan hak cipta terbit hanya dalam 10 menit. Permohonan merek pun otomatis terselesaikan tanpa tunggakan, menjadikan Indonesia pemuncak global dalam permohonan merek dan paten.
Legislasi, Harmonisasi, dan Litigasi Meningkat
Kemenkumham memproses 8 RUU dan 3 RPP sebagai turunan KUHP baru. Dari 1.999 Raperda se-Indonesia, 1.921 telah berhasil diharmonisasi. Di ranah litigasi, 82 perkara pengujian UU ditangani di MK, dengan 43 perkara telah diputus. Enam perkara pengujian peraturan di bawah UU tengah berjalan di MA.
Perluasan Posbakum dan Pendidikan Paralegal
Untuk menjamin akses keadilan, Kemenkumham telah membentuk 1.764 Pos Bantuan Hukum dari target 7.000, dan melatih 2.962 paralegal dari 257 organisasi bantuan hukum.
Transformasi SDM: 8.951 CPNS Direkrut dari 441 Ribu Pelamar
Dalam hal SDM, Kemenkumham mencatat 17.212 peserta pelatihan selama triwulan I. Sebanyak 8.951 CPNS direkrut dari lebih dari 441.000 pelamar, dengan penetapan NIP ditargetkan selesai awal Mei 2025. Sistem manajemen talenta mulai diterapkan untuk mendukung reformasi ASN berbasis digital.
Tanggapan Soal Paulus Tannos dan Ekstradisi
Menanggapi isu ekstradisi Paulus Tannos, Menteri Supratman menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah politik dan koordinasi antarlembaga. Dokumen ekstradisi telah diminta oleh otoritas Singapura dan ditargetkan dikirim sebelum akhir April.
Menuju Kemenkumham yang Lebih Modern dan Profesional
Menteri Supratman menutup konferensi dengan ajakan untuk terus mengawal transformasi Kemenkumham. “Ini bukan kerja satu orang, melainkan kerja kolektif seluruh jajaran. Kami terbuka terhadap masukan demi pelayanan hukum yang lebih profesional dan terpercaya,” pungkasnya.
Dengan semangat keterbukaan dan reformasi digital, Kemenkumham optimistis menghadapi sisa tahun 2025 dan terus berupaya memperkuat sistem hukum nasional yang adil dan inklusif.