Kalimantan Barat, KOMPASSINDO.COM, Sabtu, 1 Maret 2025 – Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Koordinator Wilayah Kalimantan Barat, Sujak, S.E., menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi industri kelapa di wilayahnya yang semakin terpuruk. Banyak pabrik kelapa di Kalimantan Barat yang terpaksa tutup akibat kesulitan mendapatkan bahan baku, sementara ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
Sujak menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah kebijakan perdagangan bebas yang memungkinkan kelapa gelondongan diekspor langsung ke luar negeri, terutama ke Cina. “Sebelumnya, kita mengekspor produk olahan seperti santan dan lainnya. Namun, pihak Cina menyatakan bahwa santan ekspor kurang baik untuk kesehatan mereka. Akibatnya, kelapa dijual dalam bentuk gelondongan dengan harga tinggi, tetapi pajaknya tidak seberapa,” ujar Sujak.
Kondisi ini membuat pabrik-pabrik pengolahan kelapa di Kalimantan Barat tidak mampu bersaing dalam mendapatkan bahan baku. “Sekarang mayoritas pabrik sudah tutup. Kalaupun ada yang masih beroperasi, itu hanya sekadar bertahan. Sulit mendapatkan bahan baku karena harga kelapa gelondongan di pasar global sudah sangat tinggi,” tambahnya.
Dampak Besar: Pabrik Tutup, Ribuan Buruh Kehilangan Pekerjaan
Beberapa perusahaan besar yang bergerak di industri kelapa di Kalimantan Barat, seperti PT CMA dan PT KKJ, dikabarkan sudah berhenti beroperasi akibat kelangkaan bahan baku. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya mempekerjakan lebih dari 2.000 buruh, tetapi kini terpaksa menghentikan produksi.
Menurut Sujak, pihaknya telah bertemu dengan pemilik PT CMA yang mengaku kesulitan membayar pesangon pekerja. “Saat ini mereka sudah dalam kondisi kolaps. Mereka bahkan kesulitan membayar tagihan listrik dan kebutuhan operasional lainnya. Sementara untuk menjual pabriknya, belum ada investor yang berminat karena bahan bakunya semakin sulit didapat,” jelasnya.
Selain itu, PT KKJ, yang merupakan perusahaan pengolahan kelapa lengkap dari beras santan hingga briket arang, juga mengalami nasib serupa. “Mayoritas pabrik pengolahan kelapa di Kalimantan Barat sudah kolaps. Salah satu penyebabnya adalah bahan baku yang semakin langka akibat ekspor besar-besaran,” ujar Sujak.
SBSI Desak Pemerintah Hentikan Ekspor Kelapa Gelondongan
Melihat kondisi ini, SBSI Kalimantan Barat mendesak pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menghentikan ekspor kelapa gelondongan ke luar negeri. “Kami meminta pemerintah agar meninjau kembali kebijakan ini. Jika bahan baku kelapa terus diekspor, industri dalam negeri akan mati dan jumlah pengangguran semakin meningkat,” tegas Sujak.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus berpikir jangka panjang untuk kepentingan ekonomi nasional. “Apalah artinya negara kaya sumber daya alam jika rakyatnya banyak menganggur dan jatuh miskin? Ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, termasuk Presiden, Kementerian terkait, dan DPR RI,” ujarnya.
Sujak menambahkan bahwa industri kelapa seharusnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah perkebunan kelapa. “Jika pemerintah membatasi ekspor bahan baku dan lebih mendorong pengolahan dalam negeri, industri kelapa bisa bangkit kembali. Ini akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional,” paparnya.
Industri Kelapa Harus Bangkit
Kondisi saat ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, petani diuntungkan karena harga kelapa gelondongan naik akibat ekspor. Namun, di sisi lain, pabrik-pabrik pengolahan kelapa dalam negeri terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing dalam mendapatkan bahan baku.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, industri kelapa di Kalimantan Barat bisa mati total. Para buruh yang kehilangan pekerjaan akan kesulitan mencari nafkah, sementara pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari sektor industri pengolahan.
“Harapan kami, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri kelapa di Indonesia. Jangan sampai kita hanya menjadi pemasok bahan mentah untuk negara lain, sementara industri dalam negeri mati suri,” tutup Sujak.
Kini, semua mata tertuju pada kebijakan pemerintah. Akankah ada langkah nyata untuk menyelamatkan industri kelapa dalam negeri? Ataukah buruh kelapa di Kalimantan Barat harus terus berjuang sendiri di tengah ketidakpastian?