JAKARTA, KOMPASSINDO.COM – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar diskusi publik bertajuk Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji, yang ditulis oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), dengan pengantar dari KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.
Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Rabu (19/2) ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Turut hadir dalam diskusi tersebut
Narasumber dalam acara ini yakni Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Prof Hilman Latief, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Muhammad Firman Taufik serta Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI, Ahmad Zaki Zakaria.
Urgensi Reformasi Manajemen Haji
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, optimalisasi dalam pengelolaan haji dan umrah menjadi suatu keharusan.
“Kami di PKB menghadirkan diskusi publik ini dengan harapan dapat memberikan masukan strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah. Selain itu, peluncuran buku ini menjadi momentum penting dalam menyampaikan gagasan besar mengenai transformasi dan revolusi manajemen haji,” ujar Gus Muhaimin.
Diskusi ini juga digelar menjelang musim haji tahun 1446 H/2025 M, dengan pemberangkatan kloter pertama yang dijadwalkan pada 2 Mei. Gus Muhaimin berharap agar perbaikan dalam manajemen haji dapat segera diimplementasikan agar seluruh proses berjalan lancar, nyaman, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi para jamaah.
Permasalahan dalam Penyelenggaraan Haji
Dalam diskusi, berbagai permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan haji dibahas secara mendalam. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya jumlah jamaah setiap tahun, termasuk tambahan kuota yang kerap diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Setiap tahun, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sekitar 10.000 jamaah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, tambahan ini justru bisa menjadi beban. Perencanaan yang matang sangat diperlukan agar kuota tambahan ini tidak menjadi masalah bagi sistem yang sudah ada,” tegas Gus Muhaimin.
Selain itu, berbagai kendala teknis seperti keterlambatan transportasi, minimnya fasilitas akomodasi yang memadai, serta lamanya proses kepulangan jamaah juga menjadi perhatian. Banyak jamaah yang harus menunggu hingga 48 jam di bandara sebelum bisa kembali ke tanah air.
Gagasan Revolusi Manajemen Haji
Dalam bukunya, Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji, Gus Muhaimin mengusulkan sejumlah reformasi mendasar dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. Salah satu gagasannya adalah pemisahan antara Kementerian Agama dan lembaga khusus yang menangani penyelenggaraan haji.
“Kami mengusulkan agar Badan Pengelola Haji yang saat ini ada ditingkatkan menjadi Kementerian Haji tersendiri. Ini akan memungkinkan pengelolaan yang lebih profesional dan fokus, tanpa harus bercampur dengan urusan keagamaan lainnya di Kementerian Agama,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya strategi investasi yang lebih baik dalam pengelolaan dana haji. Salah satu usulannya adalah pembelian aset berupa hotel di Mekkah dan Madinah untuk memastikan akomodasi jamaah lebih terjamin dan efisien secara biaya.
“Setiap tahun, dana haji yang begitu besar hanya digunakan untuk sewa. Jika sebagian dana itu dialihkan untuk membeli properti di Tanah Suci, maka dalam jangka panjang, kita bisa memiliki aset sendiri dan mengurangi biaya operasional,” tambahnya.
Harapan ke Depan
Menutup sambutannya Gus Muhaimin berharap dengan adanya diskusi ini agar revisi undang-undang dan reformasi penyelenggaraan haji dapat segera dilakukan. PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan sistem haji di Indonesia agar lebih transparan, efisien, dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah.
Sebagai simbolis, buku Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji diserahkan kepada beberapa tokoh yang hadir, termasuk Komisi VIII DPR RI Haji Marwan Dasopang dan Wakil Ketua DPR Muhammad Irfan Yusuf.
Do’a dan harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan sistem penyelenggaraan haji terbaik di dunia Islam.
Acara dilanjutkan dengan Diskusi dengan para narasumber dibidangnya.
(Hs).