JAKARTA, KOMPASSINDO.COM – Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menggelar Pelantikan Pengurus MPN dan Seminar Series bertajuk “Hilirisasi Sektor Kelautan & Perikanan dalam Mendukung Program Suksesnya Asta Cita” pada Jumat, 14 Februari 2025, di Ruang Singosari, Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Direktur Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi, Ketua Umum MPN Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si., Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu, Direktur Utama Perikanan Indonesia Sigit Muhartono, serta pengusaha perikanan Hilmi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MPN Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si. menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan.
Hilirisasi dan Regulasi untuk Kesejahteraan Nelayan
Herman Khaeron menegaskan bahwa kebijakan kelautan dan perikanan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi pengusaha perikanan dan himpunan nelayan. “Kami di MPN berupaya memberikan rekomendasi dan usulan kepada pemerintah dan DPR agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan pelaku usaha dan nelayan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam. “Saat itu saya sebagai Panitia Kerja dan pimpinan Komisi VI DPR mencatat beberapa pasal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi kendala. “Jika masih ada yang belum berjalan optimal, kami akan terus berdiskusi dan mencari strategi terbaik agar kebijakan ini benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Dana Desa untuk Pengembangan Perikanan
Selain itu, Herman Khaeron menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa untuk mendukung sektor perikanan, baik di wilayah pesisir maupun perairan darat. “Dana desa diperuntukkan bagi seluruh desa, termasuk yang berbasis perikanan laut dan darat. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh,” tutupnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, DPR, dan pelaku usaha, diharapkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia semakin berkembang, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi para nelayan dan masyarakat pesisir.