JAKARTA, KOMPASSINDO.COM – Wakil Ketua Dewan Pengawas Lembaga Perumahan Nasional (LPN), Marsekal Muda TNI (Purn) Asep Chaerudin, M.A., S.S., menghadiri acara seremonial penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi jajaran Komisaris dan Direksi LPN. Acara ini berlangsung khidmat di sebuah hotel di Jakarta pada Kamis malam (30/1).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., selaku Dewan Komisaris LPN, serta H.M. Mujiono, S.IP., M.Pd., yang menjabat sebagai Komisaris Independen LPN. Kehadiran para pejabat tinggi ini menandai langkah strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan LPN guna mendukung program perumahan rakyat di Indonesia.
Komitmen Pengawasan dan Penguatan LPN
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Asep Chaerudin mengungkapkan rasa syukurnya atas selesainya proses penyerahan SK tersebut.
“Alhamdulillah, penyerahan SK bagi jajaran komisaris dan direksi LPN telah terlaksana. Sebagai Dewan Pengawas, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sejalan dengan visi pemerintah dalam pengembangan perumahan nasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam mengawal kinerja lembaga. Pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah operasional tetap berada di jalur yang benar.
“Kami akan terus mengawasi, meninjau, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas lembaga ini. Hal ini penting agar program perumahan rakyat bisa berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan pemerintah,” lanjutnya.
Fokus Strategis: SDM dan Kolaborasi
Sebagai lembaga yang baru terbentuk, LPN menghadapi tantangan besar dalam menyusun dan menjalankan program perumahan rakyat. Oleh karena itu, Asep menekankan pentingnya perencanaan yang konkret serta perekrutan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Langkah utama yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah merekrut personel yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi untuk menjalankan program ini secara efektif,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya kolaborasi erat antara LPN dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor perbankan. Sinergi ini dinilai krusial dalam memastikan program perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk aspek pertanahan dan Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi di tingkat daerah. Kerjasama ini sangat penting agar program perumahan dapat terealisasi dengan baik,” tambahnya.
Mewujudkan Perumahan Layak bagi Seluruh Rakyat
Asep menegaskan bahwa target utama dari program perumahan rakyat adalah memastikan setiap warga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak.
“Idealnya, tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki rumah. Program ini harus dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan di setiap daerah dan provinsi,” ujarnya.
Pemerintah berharap program perumahan rakyat ini dapat menjadi solusi atas permasalahan hunian yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan setiap lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari program ini.
Menutup pernyataannya, Asep Chaerudin mengingatkan seluruh jajaran LPN agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Kami berharap program ini dapat berjalan dengan lancar, mendukung kesejahteraan rakyat, serta menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur, sesuai dengan amanat UUD 1945,” pungkasnya.
Penyerahan SK ini menjadi tonggak awal bagi LPN dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadirkan hunian yang layak dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.