Pemprov Sumsel Dapat DIPA 13 Triliun Lebih Dari Dana APBN

oleh

PALEMBANG, KOMPASSINDO – Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 396.750.000.000,- untuk Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2018. Secara keseluruhan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dengan Kabupaten/Kota, pada tahun anggaran 2018 memperoleh Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 28.573.694.800.000,- serta alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp 13.512.621.093.000,-. Hal tersebut diperkuat pada

penyerahan DIPA, Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/12) Kemarin.

Dalam Kata Sambutannya Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin mengatakan, Penyerahan Daftar Alokasi Transfer, Dana Desa dan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah. Ia menuturkan, penyerahan DIPA tahun 2018 ini dilakukan lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Pusat dan Daerah dapat lebih baik lagi dari tahun 2017, guna menunjukkan langkah nyata serta manfaat kepada seluruh Rakyat Indonesia khususnya pada Provinsi Sumsel.

Menurutnya, sebagai pemerintah daerah dan desa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD secara efektif, efisien, produktif dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial.

” Untuk mendukung efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan APBN, APBD dan APBDes, maka penyaluran Transfer ke daerah dan Dana Desa dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu penyerapan anggaran dan ketercapaian output untuk setiap tahapannya di daerah,” tuturnya

mantan Bupati Musi Banyuasi dua periode ini menambahkan yang tak kalah penting, yakni efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja dan meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan anggaran diminta agar senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Pemda, pimpinan Kementerian/Lembaga dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel,” tambahnya

Sementara itu Wakikota palembang juga menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan pemprov agar saling sinergi satu Misi untuk membangun Daerah, “Ujar Harno. (fadhel)

 

 

 

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar

Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *