Wasito Adi : Pejabat PLN Wajib Lapor Hartanya Satu Tahun Sekali Selama Menjabat

oleh

PALEMBANG, KOMPASSINDO – Demi Meningkatkan peran serta Terhadap kemajuan bekerja di ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. PLN Menggelar Acara Multi Stakeholder Forum Integritas dalam berbisnis. Peran pengendalian gratifikasi dan LHKPN dalam implementasi program PLN Berintegritas.

Kepala divisi kepatuhan PT.PLN , Wasito Adi mengatakan,   karyawan atau pejabat pln ada 7000 yang harus laporkan harta kekayaan selama satu tahun sekali. Itu wajib demi menciptakan pegawai atau karyawan yang jauh terkena dampak korupsi atau gratifikasi nantinya, “kata wasito adi usai di jumpai kompassindo di sela acara di PLN jalan residen abdul rozak sekojo Palembang. Rabu (13/12/2017)

Wasito Adi Menambahkan, PLN mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan gerakan anti gratifikasi. karena memang PLN ini mengelola anggaran yang cukup besar setiap tahunnya tidak kurang dari 500 triliun. cukup besar supaya tidak terjadi kebocoran.

“kemudian PLN diwajibkan untuk menerapkan sistem anti gratifikasi dalam penerapan sistem ini kita disupervisi langsung oleh KPK dalam penyusunan peraturan dan perangkat-perangkat untuk menjalankan sistem ini kira-kira gitu tentu kita yang jelas ya bawa gratifikasi itu kan tidak boleh menerima sesuatu khususnya dari mitra kerja yang berkaitan dengan jabatan,”imbuhnya.

Selain itu juga Wasito Adi Menjelaskan, karena bisa berakibat kepada konflik of Interest yang tentu berakibat menyebabkan keputusan yang kurang baik dan bisa kemudian ujung-ujungnya korupsi, maka kepada karyawan PLN jelas sesuai berdiri itu diatur mana yang boleh mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang dan yang mana yang beli namanya nggak dan mana yang harus dilaporkan kalau kemudian ada yang melanggar pegawai PLN tentu ada reward dan manis yang akan diterima,”jelas adi.

“salah satu bentuknya adalah ini akan menjadi sebuah penilaian tentang integritas seseorang di PLN itu salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam karir seseorang adalah soal integritasnya. Ini suatu rangkaian kewajiban lapor harta kekayaan negara (lhkpn) satu orang kaya semua pegawai yang memang wajib Melaporkan kekayaan nya sebagaimana diatur dalam peraturan uu itu wajib nanti akan dievaluasi,”tegas adi.

sekali lagi itu akan menjadi sebuah tolok ukur salah satu ya bukan keseluruhan kalau ukur tentang bagaimana integritas seseorang misalnya kalau dia ngga patuh dengan lhkpn misalnya dia wajib setor yang gak nyetor nah ini tentu diragukan integritasnya kira-kira sampai sana nanti penerapanya gitu ya,”pungkasnya.  (fadhel)

 

 

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar
Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *