Sekda Himbau Pemberian Hibah Harus Sesuai Prosedur

oleh

PALEMBANG, KOMPASSINDO –  Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mastofa mengimbau agar pemberi dan pengaju bantuan Hibah harus mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14/2016.

Hal ini diungkapkan Harobin dalam Sosialisasi Permendagri nomor 14/2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuju Palembang Emas 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang di Grand Atyasa, Rabu (29/11).

“Pemberian Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Maka dari itu pemberian hibah ini harus sesuai prosedur dan harus ada proposal tanggung jawabnya,” ujarnya seusai membuka sosialisasi tersebut.

Ia menegaskan, untuk pengajuan per kelompok tani (poktan) maupun bidang lainnya tidak boleh diajukan secara berturut-turut setiap tahunnya. Prosedurnya sendiri, urai dia, yakni pertama pihak terkait mengajukan proposal ke kepala daerah, kemudian di SK-kan kepala daerah lalu diteruskan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekda kemudian diserahkan ke pihak ketiga lalu ke dinas terkait barulah ke pihak pengajuan bantuan Hibah.

“Bedanya bantuan sosial itu bisa langsung diberikan saat ada kejadian seperti kebakaran maupun bencana lainnya. Kalau masyarakat sudah tahu prosedurnya kan enak. Nantinya akan disosialisasikan juga ke bidang lainnya secara luas,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang Sayuti mengatakan, untuk anggaran dari dinasnya sendiri untuk poktan melalui APBD nominalnya belum direkap, namun kisarannya mencapai Rp1,6 miliar. Bantuan ini termasuk peralatan pertanian, perkebunan, bibit serta sarana dan prasarana lainnya. “Yang perlu disosialisasikan itu mengenai Permendagrinya. Nah kelompok ini kegiatannya nirlaba atau tidak mencari keuntungan, jadi diperbolehkan,” sambungnya.

Selama ini, lanjutnya, poktan meminta langsung ke dinas, namun saat ini ada aturan baru yakni harus mengajukan proposal sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi paling lambat oengajuannya tanggal 31 Desember. “Semuanya harus disetujui kepala daerah. Kalau sudah lewat tahun anggaran maka harus mengajukan lagi untuk tahun berikutnya,” beber dia.

Terpisah, ketua pelaksana sosialisasi Yuli Ferry menuturkan, pesertanya ada 250 petani dari dari 384 poktan di Palembang dan pelaksanaanny sosialisasinya sendiri hanya berlangsung selama satu hari pada 29 November di ballroom Grand Atyasa Palembang.

Dikatakannya, ada lima bidang yang difokuskan dalam pemberian hibah melalui APBD yakni tanaman pangan berupa bibit, pupuk dan sapras, untuk peternakan diberikan bibit unggas dan pakan. Kemudian untuk ketahanan pangan diberikan vertikultur dan bibit tanaman dalam polibek, untuk perkebunan diberikan bibit dan alat perkebunan. Dan terakhir yakni sapras mulai dari traktor, pompa, pengerasan jalan tani yang menggunakan APBN. “Tahun sebelumnya 185 pengajuan dan sudah terealisasi. Sedangkan saat ini untuk bantuan Hibah 2018 sudah ada 70 an proposal,” pungkasnya.  (fadhel)

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar

Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *