Ombudsman : Harus Efektifkan Saber Pungli

oleh

PALEMBANG, KOMPASSINDO – Demi menciptakan hasil yang bermanfaat dan berguna bagi semua kalangan masyarakat indonesia terutama di provinsi Sumsel, Ombudsman RI Melalui Perwakilan Provinsi Sumsel menggelar

Diskusi publik kontribusi ombudsman Republik indonesia dalam menjamin iklim kemudahan berusaha (the ease of doing business). Diskusi Publik Berlangsung di ruang meeting lantai 18 Hotel Aryaduta Palembang,  yang di ikuti oleh unsur pemerintah pengusaha lembaga serta pers.  Rabu (18/10/2017)

Prof. Adrianus Meliala Salah Perwakilan Dari Ombudsman RI mengatakan, Sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI menerima pengaduan dari masyarakat, tren pengaduan 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) menunjukkan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah (42%) dan substansi pengaduan “sektor perizinan” memperoleh peringkat 3 teratas.

Di 2016, Ombudsman RI menyelenggarakan Diskusi Publik terkait EODB di 3 Kota, yaitu kota: Palembang, Surabaya dan Makassar serta sebagai gong-nya, dihelat di Jakarta. Segenap pemangku kepentingan dan narasumber yang hadir mengungkapkan bahwa salah satu kunci memenuhi kemudahan berusaha adalah adanya kepastian pengajuan izin usaha, dengan persyaratan, jangka waktu dan ketentuan biaya yang jelas. Karena bagi pelaku usaha tidak adanya kepastian merupakan ‘biaya’ yang mahal,”kata Adrianus saat di bincangi Kompassindo usai diskusi publik.

“Adrianus menjelaskan, Selain tindak lanjut dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat, peran Ombudsman RI dalam mendorong terciptanya iklim kemudahan berusaha adalah memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Publik sebagaimana amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Menyampaikan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik serta untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan Maladministrasi dan Perbaikan Pelayanan Publik.

Pada kesempatan Lokakarya EODB tahun lalu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan bahwa tingkat korupsi tertinggi dan terbesar adalah ketika melibatkan pelaku usaha, maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif,”jelasnya.

Pembentukan Saber Pungli, Operasi Tangkap Tangan (OTT), program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), Survei Kepatuhan dan Investigasi oleh Ombudsman RI serta berbagai program pemberantasan korupsi lainnya diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk untuk penciptaan iklim kemudahan berusaha,”pungkasnya.  (fadhel)

 

 

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar
Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *