Dinas PU Abaikan Perintah Walikota Jambi

oleh

JAMBI, KOMPASSINDO – Hingga kini pihak rekanan yang mengerjakan pelebaran jalan dan pembuatan parit di jalan Pattimura belum juga memperbaiki pekerjaannya.

Menurut catatan dari hasil sidak yang dilakukan oleh Walikota Jambi ada beberapa poin yang harus diperbaiki oleh rekanan diantaranya adalah papan penunjuk yang harus agar aliran air berjalan normal dan tidak tersumbat.

Walikota Jambi Syarif Fasha meminta kepada rekanan yang melaksanakan kegiatan pelebaran jalan dan pembuatan parit di jalan Pattimura, untuk membuka penutup parit yang hingga saat ini belum terlaksana.

Padahal ketika inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi belum lama ini, Fasha memberikan perintah langsung supaya penutup parit dibuka.

“Ini harus dibuka, seminggu lagi saya akan cek kembali,” kata Fasha ketika melakukan sidak 16 Januari lalu.

Namun sayang hingga saat ini perintah Walikota belum dilaksanakan rekanan. Dari pantauan di lapangan, belum terlihat adanya penutup parit yang dibuka.

Diketahui, proyek drainase dan pelebaran jalan mulai dari Hayam Wuruk, Gatot Soebroto, dan jalan pattimura menelan anggaran kurang lebih hampir Rp30 miliar. Untuk panjangnya bervariasi, untuk jalan Pattimura 1,2 kilometer, dan Gatot Soebroto 700 meter.

Menanggapi hal ini, Walikota Jambi Syarif Fasha yang dikonfirmasi kembali mengatakan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan adalah 6 bulan.

“Kalau rekanan tidak mau memperbaiki, jaminannya tidak saya cairkan,” katanya Selasa, (23/1).

Menurut Fasha pihak rekanan menaruh jaminan sebesar 5 persen dari total proyek tersebut. Apabila selama kurun waktu yang sudah ditentukan yaitu 6 bulan biarkan dan tidak juga memperbaiki pekerjaan maka jaminan tersebut tidak akan dicairkan.

“Jadi tidak masalah rekanan mau memperbaiki atau tidak, kalau mereka tidak mau uang jaminan itulah nanti yang saya pakai untuk memperbaiki. Tapi kalau mereka mau memperbaiki kami carikan,” ujarnya.

Selain tidak dicairkan, Fasha juga mengancam pihak rekanan agar di blacklist untuk tahun anggaran yang akan datang.

“Ya harus di blacklist, karena tidak bagus,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Junedi Singarimbun mengatakan bahwa secara aturan papan tersebut memang harus dibuka. Karena jika dibiarkan, maka bisa membusuk dan menyebabkan penyumbatan di dalam parit atau drainase tersebut.

“Iya kita lihat walikota juga sudah melakukan peninjauan ke sana dan ini sebenarnya permasalahannya ada di Dinas Pekerjaan Umum,” katanya.

Junedi mengatakan bahwa pengawasan di Dinas PU harus ditingkatkan. Kadis PU harus memonitor dan memerintahkan pengawas untuk selalu mengawasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

“Temuan ini sebenarnya sudah sering dan ini terulang lagi. Maka ini kesalahan ada di Dinas PU yang kurang memonitor,” katanya.

Junedi menilai Dinas PU kurang proaktif terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak rekanan. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan keinginan mereka.

“Sebenarnya orang kerja ini kalau diawasi pasti baik, karena di dalam kontrak juga sudah dibunyikan apa apa saja yang tidak boleh dilanggar,” pungkasnya.  (fzi)

 

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar
Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *