Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang Kolonel Budiarto Diduga Lakukan Penyimpangan Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.

oleh

PALEMBANG, KOMPASSINDO – Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang Kolonel Budiarto ditenggarai dan diduga kuat telah melakukan penyimpangan terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.

Hal ini di ungkapkan oleh Syahril Nasution saat menggelar jumpa pers di CGV jalan perintis kemerdekaan pada selasa (30/01/18)

Syahril Mengatakan, Ka Otmil I-05 Palembang diduga menyewakan tanah yang tidak sesuai dengan putusan hakim, membisniskan barang yang belum jelas status kepemilikannya (status quo) serta penyimpangan terhadap pengelolaan barang milik negara.

Ikhwal permasalahan tersebut muncul pada saat adanya putusan Pengadilan militer I-04 Palembang No: 162-K/PM I-04/AD/X/2012 tertanggal 11 Februari 2013, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No :15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013 tanggal 2 April 2013 serta putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No : 113 K/MIL/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Dikatakan Syahril semua putusan tersebut menyebutkan bahwa barang bukti berupa : Tanah dan Bangunan diatasnya yang digunakan sebagai Kantor/Pool/Gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Sarana Energi yang berlokasi di TKP Jl. Raflesia Raya Blok I No: 2 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dirampas untuk negara.

Bahwa secara jelas obyek berupa tanah yang dirampas bukan yang sekarang di pasang ‘Papan Pengumuman’ alamatnya jelas-jelas bukan tempat tersebut melainkan alamat lain,”kata syahrial saat jumpa pers dengan media.

“selain itu juga Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum, Ka otmil selaku pelaksana putusan hakim harusnya melaksanakan putusan tersebut sesuai amar putusan. Amar putusan tersebut jelas mengatakan bahwa tanah yang disita yaitu di Jalan Rafflesia Raya blok I nomor 2 kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang sedangkan Ka otmil memasang papan pengumuman di Jalan HBR. Motik kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang yang jelas-jelas bukan alamat yang dimaksud dalam amar putusan,”ujar syahril.

Selain itu Syahril juga menambahkan bahwa tindakan Ka otmil yang telah menggunakan barang bukti yang belum jelas untuk suatu usaha dengan dipasang papan pengumuman untuk bengkel asuransi adalah perbuatan melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi,”imbuhnya.

Sementara itu Kaotmil I-05 Palembang Kolonel. Budiarto ketika dikonfirmasi via ponselnya terkesan menghindar dari pertanyaan wartawan menurutnya saya sudah tau apa yang mau kalian tanyakan kepada saya silahkan tanyakan kepada penyidiknya atau ke Pengadilan Militer saja,”katanya saat di konfirmasi via telpon di hadapan rekan media.

Sementara itu Ditempat terpisah, PGS Kepala Dilmil Letkol. Warsono mengatakan, bahwasanya putusan tersebut sudah mengacu kepada OTMIL yang berhak mengeksekusi lahan tersebut adalah OTMIL namun apabila tidak sesuai silahkan boleh ajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung,”katanya saat di bincangi media ruang kerjanya jalan opi jakabaring Palembang.  (tim)

Tentang Penulis: Kompassindo Cyber Media

Gambar Gravatar
Tampang Sangar Tapi Hati Selembut Salju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *